Madina Menyimpan Aset yang Sangat Besar

Sosok yang satu ini cukup dikenal masyarakat Pantai Barat dan Panyabungan khususnya Mandailing Natal karena pergaulannya yang luas serta penuh kesederhanaan. Sosok beliau cukup dikenal di pentas perpolitikan di Kabupaten Mandailing Natal selain sudah duduk selama dua periode di DPRD Madina. Beliau juga berprofesi sebagai Ustadz, dan mulai tahun 1998 beliau sudah menjadi tenaga pengajar di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.

Beliau adalah H. Saripada Hasan Lubis, SHi, kelahiran Simpang Gambir 22 Februari 1973, anak ke 4 dari 5 bersaudara, buah cinta dari pasangan Bapak Alm. H. Kaliasan Lubis dan Ibu Hj. Rasuna Lubis. Beliau menghabiskan masa kecilnya di SD Negeri 142683 Simpang Gambir tahun 1985, dan masuk ke Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru tahun 1986. Begitu selesai dari Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru beliaupun melanjutkan pendidikan ke Al Azhar Cairo, setelah pulang dari Al – Azhar Cairo beliau melanjutkan ke Sekolah Tinggi Agama Islam Padang Sidimpuan untuk mengejar gelar Sarjana Hukum Islam (SHi)

Dalam keluarga, H. Saripada Hasan Lubis di didik dengan nilai – nilai keislaman. “Maka tidak mengherankan setelah beliau tamat dari Ponpes Musthafawiyah orangtuanya menyarankan agar melanjutkan pendidikan ke Al – Azhar Cairo.

“Berbicara masalah jabatan itu semua hanya suatu beban yang sangat berat untuk dipikul, bahwa jabatan itu bukan Taklif ( beban ) melainkan suatu amanah yang harus kita jaga, dan bukan Takrim atau suatu kehormatan, “ ujarnya.

Berbicara masalah Mandailing Natal, menurutnya usia yang saat ini masih 9 tahun, tapi prosfeknya kedepannya cukup bagus. Hal ini tentunya kalau kita terus melakukan perubahan. Sekarang yang kita butuhkan adalah pemimpin yang bersih serta takut kepada perbuatan yang tercela atau Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dengan arti lain, peduli terhadap rakyat. Untuk konteks Madina kedepannya kita harus mencari bibit seperti itu,” tegas Soripada yang juga Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Hijrah ini.

“ Memang kita akui pembangunan secara fisik di Mandailing Natal sudah mengarah, yang tentu akan berdampak positif bagi masyarakat, seperti pembukaan akses jalan, pembangunan jembatan dan proyek lainnya yang kegunaannya untuk kepentingan masyarakat. Akan tetapi sepertinya masih kurang menyentuh kepentingan rakyat, dan belum mengarah kepada prioritas”.

Jadi, yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bagaimana pembangunan itu harus menyentuh semua sektor lebih lazim disebut pembangunan itu harus menjadi komperhensif dengan arti lain tidak saja sektoral. Kemudian kalau kita bicara jujur, kualitas dan kwantitas pembangunan terutama infrastruktur masih rendah. Dan ini masukan kepada Pemerintah setempat, barang kali masih perlu ditata kembali agar pembangunan itu kedepan lebih obyektif dan lebih baik. Begitu juga pembangunan yang dilaksanakan harus lebih mementingkan masyarakat luas, dari pada kepentingan individu dan kelompok “, jelas Politis PKS ini.

Memang pihak DPRD di sini fungsinya hanya mengawasi saja, akan tetapi masalahnya pengawasan yang dilakukan DPRD itu sampai dimana dan seperti apa ? karena tidak ada undang – undang yang jelas yang mengatur sampai dimana pengawasan yang dilakukan DPRD.

Jadi menurut pendapat saya fungsi DPRD itu hanya sebagai lembaga kontrol sosial yang masih mengambang, masih perlu penyempurnaan oleh Undang – undang. Sebab yang saya perhatikan fungsi kontrol itu lebih mengarah kepada keputusan politik. Ketika Pemerintah Kabupaten misalnya membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, lantas DPRD menggunakan haknya meminta pertanggung jawaban kepada kepala daerah dengan intervelasi atau hak angket dan lain bentuk lainnya,” ujar Ketua Komisi B

Potensi Alam Madina Perlu Digali

Sedangkan mengenai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Kabupaten Mandailing Natal sangat besar, lanjut Soripada, kalau dikelola secara baik tentunya akan memberikan prosfek dan kontribusi yang cukup baik untuk masyarakat Mandailing Natal kedepan. Kalau tidak mulai dari sekarang kita tata dengan baik, bukannya perbaikan yang didapatkan tapi kehancuran potensi daerah dan akan menambah jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Jadi, untuk menaikkan tarap perekonomian rakyat, perlunya membuka lapangan kerja buat masyarakat Mandailing Natal. Menurut saya tentu kita harus mempunyai proritas pembangunan, pendidikan, pertanian, kesehatan, pertambangan dan infastruktur yang menyentuh untuk kepentingan masyarakat, jangan hanya kepentingan diri sendiri. Madina ini dibangun bukan untuk mencari kekayaan semata saja, akan tetapi Madina ini dibangun untuk kita bersama.

“Untuk itu kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal agar lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu sebagai pelayan masyarakat, bukan sebaliknya dilayani. Sebab, opini yang berkembang belakangan ini di masyarakat terbalik, masyarakat yang melayani pemerintah”.

“Dan kita harapkan kepada masyarakat agar pembangunan ini bisa terwujud harus ada peran dan adil masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan, bentuknya bisa sebagai kontrol sosial atau lainnya, janganlah sebaliknya jadi perongrong pemerintah.

Masyarakat juga harus proaktif menyampaikan aspirasi, misalnya melalui Musrembang atau Reses. Jadi kalau ada permasalahan, sampaikan saja secara langsung ke DPRD agar permasalahan tersebut kita cari solusinya secara bersama – sama. (Azhar)

Advertisement

Tags: Panyabungan